JAKARTA (Pandu Laut) - Presiden Jokowi memperkirakan sektor pariwisata akan kembali ‘booming’ pada 2021, termasuk pariwisata bahari. Bagaimana pendapat Ketua Umum Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI), Ricky Soerapoetra? Berikut komentarnya kepada Pandu Laut.
“Saat ini sudah April dan masih ada kurang lebih tujuh bulan menuju awal 2021. Apakah di akhir tahun itu destinasi siap? Apakah pemerintah akan memikirkan Labuan Bajo dibuka diakhir tahun dengan kondisi yang siap untuk menerima tamu?,” kata Ricky.
Ricky mengatakan jangan berharap tamu dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena yang menentukan kebijakan warga negara itu boleh bepergian adalah negara itu sendiri, yang berkewajiban untuk membuat kebijakan bahwa negeri itu boleh menerima wisatawan adalah negeri itu sendiri.
“Mesti diingat, juga bahwa virus ini tidak kemana-mana. Ada dua skenario, vaksinnya ada atau daya tahan tubuh yang beradaptasi. Walaupun vaksinya ada, saya akan tetap pakai masker, tidak salaman dengan orang untuk sementara waktu, saya akan berpikir apabila saya bepergian.”
Artinya, harus ada kebijakan yang panjang dari pemerintah kita. Belajar dari sebuah perusahaan internasional airlines, seperti emirates, dimana mereka sudah berlakukan prosedur sebelum bepergian harus melakukan covid test, bahkan sebelum check-in. Itu kebijakan yang harus ditentukan.
“Saya challenge pemerintah, bagaimana protokol untuk membuka pariwisata? Bagaimana memindahkan manusia dari rumah ke destinasi wisata? Silahkan lihat masyarakat sekarang, dengan ekonomi yang terpuruk, lalu dengan trauma terhadap pandemi ini. Seharusnya pemerintah dengan kita bekerjasama menyiapkan itu, karena ini untuk kepentingan bersama. Balik lagi, ini haknya masyarakat adalah hak akses terhadap kesehatan fisik dan mental, wisata dapat menyembuhkan mental kita – ini hal dasar sebagai manusia,” kata Ricky.
Ricky memberikan saran agar pemerintah bersama kita segera membentuk cluster atau pokja khusus untuk wisata bahari yang mana di situ ada orang pemerintah, masyarakat, NGO, TNI/Polri, untuk memikirkan bagaimana menyusun persiapan kedepannya. Ini tidak bisa dari atas ke bawah saja.
“Presiden boleh mengatakan akhir tahun, tapi apakah kita sudah siap? Apakah kementrian/dinas terkait sudah mempersiapkan protokol? Tidak bisa hanya datangnya dari pemerintah. Ini datangnya harus dari asosiasi, perkumpulan masyarakat itu sendiri, TNI/Polri, semua harus duduk bersama,” kata Ricky.
Reporter: Bastian Saputra Pinang
Editor: Regina Safri
Comments